Index RB
MONITORING DAN EVALUASI KT. KALIMANTAN SELATAN Tahun 2019

A. Manajemen perubahan

Program : 53
Hasil yang diharapkan : Perubahan secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mindset), serta budaya kerja (culture set) individu pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas.
Indikator Keberhasilan : 1. Terbentuknya Tim Manajemen Perubahan pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
2. Adanya dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
3. Adanya pemantauan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
4. Adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
# Kegiatan Tahun 2019 (berdasarkan roadmap) Capaian
1 Terbentuknya Tim Manajemen Perubahan pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
2 Adanya dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
3 Adanya pemantauan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
4 Adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan

B. Penataan Tata Laksana

Program : 54
Hasil yang diharapkan : Peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menuju WBK & WBBM.
Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:
1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan  menuju WBK/WBBM;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan  menuju WBK/WBBM;
3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan  menuju WBK/WBBM. 
Indikator Keberhasilan : 1. Adanya Sistem Operasional Prosedur (SOP) kegiatan utama yang mengacu kepada peta proses bisnis instansi serta SOP telah diterapkan dan telah di evaluasi pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
2. Pembangunan sistem aplikasi dan informasi pelayanan yang mudah diakses pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
3. Pembangunan database kepegawaian yang akurat, dosir elektronik, info kenaikan pangkat dan info kenaikan gaji berkala;
4. Ketersediaan Ruang Pusat Pelayanan Informasi Publik dan Ruang Pelayanan Hukum (PPH);
5. Pengembangan Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang moderen berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan menerapkan sebagai sistem aplikasi e-government. Penggunakan IT untuk menunjang pekerjaan dan mempermudah layanan pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
6. E-office  pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan agar sesuai dengan pencatatan manual yang ada seperti persuratan yang semestinya, sama antara digital dan manual pada buku.
7. Memperhatikan keberlangsungan dan kesinambungan aplikasi antar waktu pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan; 
8. Memberikan informasi mengenai perkara secara aktual realtime pada semua tahapan kepada masyarakat.
# Kegiatan Tahun 2019 (berdasarkan roadmap) Capaian
1 Adanya Sistem Operasional Prosedur (SOP) kegiatan utama yang mengacu kepada peta proses bisnis instansi serta SOP telah diterapkan dan telah di evaluasi pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
2 Pembangunan sistem aplikasi dan informasi pelayanan yang mudah diakses pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
3 Pembangunan database kepegawaian yang akurat, dosir elektronik, info kenaikan pangkat dan info kenaikan gaji berkala;
4 Ketersediaan Ruang Pusat Pelayanan Informasi Publik dan Ruang Pelayanan Hukum (PPH);
5 Pengembangan Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang moderen berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan menerapkan sebagai sistem aplikasi e-government. Penggunakan IT untuk menunjang pekerjaan dan mempermudah layanan pada Kejaksaan Tinggi Kalimant
6 E-office pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan agar sesuai dengan pencatatan manual yang ada seperti persuratan yang semestinya, sama antara digital dan manual pada buku.
7 Memperhatikan keberlangsungan dan kesinambungan aplikasi antar waktu pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
8 Memberikan informasi mengenai perkara secara aktual realtime pada semua tahapan kepada masyarakat.

C. Penataan Manajemen SDM

Program : 55
Hasil yang diharapkan : Meningkatkan profesionalisme SDM pada Zona Integritas Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menuju WBK & WBBM.
Target dari penataan manajemen SDM adalah:
1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada Zona Integritas Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan  menuju WBK & WBBM
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM pada Zona Integritas Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
3. Meningkatnya disiplin SDM pada Zona Integritas Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan; 
4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
5. Meningkatnya profesionalisme SDM pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
Indikator Keberhasilan : 1. Perencanaan kebutuhan pegawai Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;
2. Pengembangan pegawai Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan berbasis kompetensi dengan cara assesment pegawai oleh atasan langsungnya;
3. Menetapkan kebijakan pola mutasi internal dan menerapkannya dan juga melakukan monitoring dan evaluasi pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
4. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan selaras dengan perencanaan kinerja;
5. Para pejabat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan membuat laporan LHKPN maupun e-LHKPN;
6. Pegawai Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan agar melakukan pengisian LHKASN. (Pengarsipan dan kontrol pelaksanaan);
7. Penerapan Aturan Disiplin / Kode Etik / Kode Perilaku Pegawai Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan;
8. Sistem Informasi Kepegawaian dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan  yang telah dimutakhirkan secara berkala (update). 
# Kegiatan Tahun 2019 (berdasarkan roadmap) Capaian
1 Perencanaan kebutuhan pegawai Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;
2 Pengembangan pegawai Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan berbasis kompetensi dengan cara assesment pegawai oleh atasan langsungnya;
3 Menetapkan kebijakan pola mutasi internal dan menerapkannya dan juga melakukan monitoring dan evaluasi pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
4 Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan selaras dengan perencanaan kinerja;
5 Para pejabat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan membuat laporan LHKPN maupun e-LHKPN;
6 Pegawai Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan agar melakukan pengisian LHKASN. (Pengarsipan dan kontrol pelaksanaan);
7 Penerapan Aturan Disiplin / Kode Etik / Kode Perilaku Pegawai Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan;
8 Sistem Informasi Kepegawaian dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang telah dimutakhirkan secara berkala (update).

D. Penguatan Pengawasan

Program : 56
Hasil yang diharapkan : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
1. Meningkatnya kinerja instansi pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
2. Meningkatnya akuntabilitas instansi pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
Indikator Keberhasilan : 1. Keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan strategis (renstra), keterlibatan pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja, dan pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan RI pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja yang terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
# Kegiatan Tahun 2019 (berdasarkan roadmap) Capaian
1 Keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan strategis (renstra), keterlibatan pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja, dan pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan RI
2 Pengelolaan akuntabilitas kinerja yang terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.

E. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program : 57
Hasil yang diharapkan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
Target yang ingin dicapai program ini adalah:
1 Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
2 Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
3 Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
4 Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
Indikator Keberhasilan : 1. Pengendalian Gratifikasi yang mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan seperti unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi dan juga telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
3. Upaya pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat (berupa inovasi atas tata cara pemberian informasi dan penerimaan laporan pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya) pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
4. Penyusunan SOP Whistleblowing System (WBS) hendaknya mengacu pada PERJA Nomor : PER026/A/JA/10/2013 tentang Penanganan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan R.I., dimana WBS disediakan bagi Pegawai Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang akan melaporkan dugaan pelanggaran hukum Pegawai Kejaksaan (terjaga kerahasiaannya);
5. Penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dengan cara mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama, menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan, mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan, melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dan menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan.
# Kegiatan Tahun 2019 (berdasarkan roadmap) Capaian
1 Pengendalian Gratifikasi yang mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan seperti unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi dan juga telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Se
2 Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
3 Upaya pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat (berupa inovasi atas tata cara pemberian informasi dan penerimaan laporan pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya) pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
4 Penyusunan SOP Whistleblowing System (WBS) hendaknya mengacu pada PERJA Nomor : PER026/A/JA/10/2013 tentang Penanganan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan R.I., dimana WBS disediakan bagi Pegawai Kejaksaan Tinggi Ka
5 Penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dengan cara mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama, menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan, mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan, me

F. Penguatan Pelayanan Publik

Program : 58
Hasil yang diharapkan : Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. 
Target program peningkatan kualitas pelayanan publik adalah:
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
Indikator Keberhasilan : 1. Standar Pelayanan yang mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan; 
2. Budaya Pelayanan Prima pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan; 
3. Ruangan Pos Pelayanan Informasi Publik dan Pos Pelayanan Hukum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan; 
4. Pelayanan publik yang lebih humanis dimana dapat ditempatkan semacam duta pelayanan dengan pakaian non seragam bagi pelayanan publik sehingga masyarakat dapat lebih nyaman dan tidak canggung;
5. Sistem Penerimaan Tamu yang Nyaman serta Penempatan layanan publik yang mudah dilihat publik (ruang terbuka publik) pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
6. Website Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang mudah diakses dan Mobile Friendly (template themes responsive) sehingga masyarakat dapat mengakses informasi perkembangan penanangan perkara dan publikasi pembangunan Zona Integritas dalam 6 area perubahan, serta memanfaatkan Media Sosial untuk penyebaran informasi kinerja secara official account yang dikelola Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
7. Dibuatnya Hotline Center Mempermudah masyarakat memperoleh informasi dengan berbagai media sarana (WA, SMS dan Email);
8. Standar pelayanan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang meminimalisir terjadinya pungli dalam setiap lini yang berhubungan dengan masyarakat;
9. Melakukan penyelengaraan pengembalian barang bukti yang memiliki kepastian informasi Maklumat Standar Pelayanan Prima;
10. Menyediakan papan petunjuk arah di lingkungan kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
11. Pemberian informasi kepada masyarakat secara jelas terhadap biaya-biaya yang dimungkinkan akan timbul;
12. Menyediakan ruangan laktasi/menyusui;
13. Menyediakan ruangan khusus merokok (smoking room);
14. Menyediakan fasilitas penunjang bagi kaum disabilitas (orang berkebutuhan khusus), lansia dan ibu hamil;
15. Bekerjasama dengan pihak lain untuk menunjang pelayanan prima. 
# Kegiatan Tahun 2019 (berdasarkan roadmap) Capaian
1 Standar Pelayanan yang mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
2 Budaya Pelayanan Prima pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
3 Ruangan Pos Pelayanan Informasi Publik dan Pos Pelayanan Hukum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
4 Pelayanan publik yang lebih humanis dimana dapat ditempatkan semacam duta pelayanan dengan pakaian non seragam bagi pelayanan publik sehingga masyarakat dapat lebih nyaman dan tidak canggung;
5 Sistem Penerimaan Tamu yang Nyaman serta Penempatan layanan publik yang mudah dilihat publik (ruang terbuka publik) pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
6 Website Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang mudah diakses dan Mobile Friendly (template themes responsive) sehingga masyarakat dapat mengakses informasi perkembangan penanangan perkara dan publikasi pembangunan Zona Integritas dalam 6 area perubahan,
7 Dibuatnya Hotline Center Mempermudah masyarakat memperoleh informasi dengan berbagai media sarana (WA, SMS dan Email);
8 Standar pelayanan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang meminimalisir terjadinya pungli dalam setiap lini yang berhubungan dengan masyarakat;
9 Melakukan penyelengaraan pengembalian barang bukti yang memiliki kepastian informasi Maklumat Standar Pelayanan Prima;
10 Menyediakan papan petunjuk arah di lingkungan kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
11 Pemberian informasi kepada masyarakat secara jelas terhadap biaya-biaya yang dimungkinkan akan timbul;
12 Menyediakan ruangan laktasi/menyusui;
13 Menyediakan ruangan khusus merokok (smoking room);
14 Menyediakan fasilitas penunjang bagi kaum disabilitas (orang berkebutuhan khusus), lansia dan ibu hamil;
15 Bekerjasama dengan pihak lain untuk menunjang pelayanan prima.