Index RB
Pencapaian
Dokumentasi Pendukung
No Filename Size #
MONITORING DAN EVALUASI KT. KEPULAUAN RIAU Tahun 2019

A. Manajemen perubahan

Program : 34
Hasil yang diharapkan :

1.    Meningkatnya komitmen seluruh Unsur pimpinan dan pegawai Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

2.    Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja para pegawai Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau; dan

3.    Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.


Indikator Keberhasilan :

a.    Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim Kerja pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1)    Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan

2)    Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP) yang telah diterapkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

b.    Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1)    Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah disusun;

2)    Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan;

 

3)    Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

c.    Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1)    Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;

2)    Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

3)    Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.

4)    Pengembangan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pembangunan Zona Integritas

5)    Pengembangan Aplikasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas

 

d.    Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1)     Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

2)     Menetapkan Agen Perubahan;

3)     Membangun Budaya kerja dan pola pikir di Kejaksaa Tinggi Kepulauan Riau; dan

4)     Seluruh Pegawai terlibat dalam pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

# Kegiatan Tahun 2019 (berdasarkan roadmap) Capaian
1 Keputusan Kajati Kepri Nomor: KEP-06/N.10/Cr.5/01/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan
2 Foto cover dokumen kerja dan surat pengantar dokumen kerja terlampir
3 Telah dilakukan rapat dalam menentukan anggota tim yang diikuti oleh Kajati, Wakajati, Para Asisten, Kabag TU, Koordinator dan perwakilan dari masing-masing bidang (foto terlampir, nota dinas dari Asisten Pembinaan Kejati Kepri yang ditujukan kepada Para
4 Ya terdapat target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
5 website: kejatikepri.go.id, instagram : kejati-kepri, twitter : @Kejati-Kepri youtube : kejati kepri, Facebook : Kejatikepri
6 Surat Edaran Wakajati Nomor : b-465/n.10.1/Cr.5/04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Satker ZI menuju WBK/WBBMPeriode Triwulan I dan Surat Wakajati Nomor : B-709/L.10/c
7 Telah melaksanakan monitoring di Kejaksaan Tinggi Kepri, Kejari Tanjungpinang dan Kejari Batam seuai Sprint Nomor : Print-125/L.10.1/Cp.1/04/2019 tanggal 12 April tentang melakukan evaluasi/penilaian terhdap Zona Integritas WBK-WBBM
8 Semua laporan monitoring dan tim evaluasi tim internal telah ditindaklanjuti yaitu terbukti telah tersedia ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ruang Pos Pelayanan, ruang Pos Pelayanan Hukum, Sistem Penerimaan Tamu yang nyaman serta penempatan pel

B. Penataan Tata Laksana

Program : 35
Hasil yang diharapkan :

a.    Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

b.    Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan

c.    Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.


Indikator Keberhasilan :

a.    Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti:

1)    Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis Kejaksaan Republik Indonesia;

2)    Prosedur operasional tetap telah diterapkan; dan

3)    Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.

4)    Pembangunan Aplikasi SOP Manajemen Perkara Pidum

5)    Pembangunan Aplikasi SOP Manajemen Perkara Pidsus

6)    Pembangunan Aplikasi SOP Manajemen Perkara Datun

7)    Pembangunan Aplikasi SOP Manajemen Bank Data Intelijen

8)    Pembangunan Aplikasi SOP Manajemen Pengawasan

b.    E-Office

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, yaitu

1)    Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi berupa pembangunan Aplikasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

2)    Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi berupa pembangunan Aplikasi Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);

3)    Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi berupa pembangunan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);.

c.    Keterbukaan Informasi Publik

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi telah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, seperti:

1)    Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan; dan

 2)    Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.


# Kegiatan Tahun 2019 (berdasarkan roadmap) Capaian
1 Pemimpin memberi contoh dengan melaksanakan apel pagi setiap senin pagi dan melakukan absen pagi dan sore tepat waktu dan ikut serta dalam kegiatan senam pagi hari jumad, megikuti siraman rohani dan memimpin rapat staf
2 Keputusan Kajati Kepri Nomor: KEP-24/N.10/Cr.5/07/2019 tanggal 30 Nopember 2019 tentang Penetapan Agen Perubahan (Agen of Change) di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan eputusan Kajati Kepri Nomor: KEP-36/N.10/Cr.5/09/2019 tanggal 10 September
3 Melakukan pelatihan dan sosialisasi untuk perubahan budaya kerja dengan e-office disetiap bidang, quet kata-kata mutiara tentang perubahan
4 Seluruh organisasi terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBM/WBBK di Lingkungan Kejaksaan Tiggi Kepulauan Riau
5 SOP telah mengacu pada peta proses bisnis Kejaksaan Tinggi Kepri
6 Memiliki sistem pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi dan juga inovasi dengan adanya pemantauan evaluasi dan penyerapan anggaran
7 Operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat CMS,E-SPDP Bidang Pidum, Data Simkari, Absen digital yang menampilkan foto pegawai
8 Memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi
9 Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatn teknologi imformasi
10 Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatn teknologi imformasi
11 Keterbukaan informasi punlik sudah diterapak melalui layar LCD diruang lobby kantor, public dapat mengases dalam sistem informasi yang ada di PTSP
12 Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatn teknologi informasi
13 Melakukan monitoring evaluasi pelaksaan kebijakan keterbukaan informasi publik dengan mengumpulan dan para tamu dan kontak saran yang ada diruang tamu, laporan staf AA

C. Penataan Manajemen SDM

Program : 36
Hasil yang diharapkan :

a.    meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

b.    meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

c.    meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

d.    meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan

e.    meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.


Indikator Keberhasilan :

a.    Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1)    Unit kerja telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;

2)    Unit kerja telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya; dan

3)    Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.

 

b.    Pola Mutasi Internal

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

1)    unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal;

2)    unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal; dan

3)    unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.

c.    Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1)    Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge); dan

2)    Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

 

d.    Penetapan Kinerja Individu

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

 

1)    telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;

2)    ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya;

3)    telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; dan

4)    hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.

 

e.    Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Pengukuran

Indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan diantaranya adalah didukung dengan implementasi Aplikasi Monitoring Absensi dan Aplikasi Tunjangan Kinerja dan Uang Makan;

 

f.     Sistem Informasi Kepegawaian

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian beru[a Aplikasi Sistem Informasi manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah dimutakhirkan secara berkala.


# Kegiatan Tahun 2019 (berdasarkan roadmap) Capaian
1 Kebutuhan pegawai telah disusun oleh unit kerja mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
2 Penempatan pegawai hasil regrutmen murni mengacu pada kebutuah pegawai yang telah disusun perjabatan
3 Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi, Staf AA
4 Telah dilakukan mutasi pegawai anatar jabatan sebagai wujud pengembanagn karir pegawai
5 Mutasi antar pegawai telah memeperhatiakn kompetensi jabatan dalam mengikuti pola mutasi yang telah ditetapakan
6 Dilakuakn monitoring dan evaluasi dalam kegiatan mutasi
7 Dilakuakn Training Need Analysi untuk pengembangan kompetensi
8 Semua rencana pengembangan kompetensi pegawai memepertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
9 Persentasi kesenjanagan kompetensi pegawai dengan standart kompetensi yang ditetapkan sebesar 50%
10 Seluruh pegawai di unit kerja berhak mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
11 Melakukan upaya pengembangan kepada seluruh pegawai
12 Dilakukan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui aplikasi e-Monev Bappenas dan SMART Kemenkeu
13 Seluruh penetapan kinerja inuvidu yang terkait dengan kinerja organisasi
14 Seluruh ukuran kinerja induvidu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja induvidu level diatas
15 Seluruh ukuran kinerja induvidu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kerja
16 Pengukuran diduvidu dilakuakn dengan bantuan bulanan, didalam rapat staf AA yang memeberikan penilaian terhadap pegawai yang disiplin setiap bulannya dan memeberikan penghargaan pegawai yang tertip disiplin jam kerja
17 Hasil kerja induvidu dilakukan scara preiodik telah dijadikan dasar pemberiaan rewrd
18 Unit kerja mengimplementasikan seluruh atauran disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan (1) membuat surat untuk mengikuti apel dengan monitor absen langsung, (2) melakukan klarifikasi terhadap pegawai tidak hasir (3) melakukan inspeksi umum dan pe
19 Informaasi Kepegawain Unit kerja dimutakhiran setiap ulannya melalui aplikasi Simkari kepegawaian

D. Penguatan Pengawasan

Program : 37
Hasil yang diharapkan :

a.    meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;

b.    meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;

c.    meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan

d.     menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.


Indikator Keberhasilan :

a.    Pengendalian Gratifikasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1)    unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi; dan

2)    unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

3)    Pembangunan Aplikasi Pengendalian Gratifikasi

b.    Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1)    unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian;

2)    unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;

3)    unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan

4)    unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.

5)    Pembangunan Aplikasi SPIP

 

c.    Pengaduan Masyarakat

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1)    unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;

2)    unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat;

3)    unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat; dan

4)    unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

5)    Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Laporan Pengaduan Masyarakat (E-LAPDU)

d.    Whistle Blowing System

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1)    unit kerja telah menerapkan whistle blowing system;

2)    unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system; dan

3)    unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system.

4)    Pengembangan dan Implementasi Aplikasi whistle blowing system (WISE)

e.    Penanganan Benturan Kepentingan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

 

1)    Unit kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;

2)    Unit kerja telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan;

3)    Unit kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;

4)    Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan

5)    Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.


# Kegiatan Tahun 2019 (berdasarkan roadmap) Capaian
1 Pemimpin terlibat secara langsung pada pemyusunan perencanaan
2 Pemimpin terlibat secara langsung pada pemyusunan perencanaan kinerja
3 Pemimpin terlibat secara langsung pada pemyusunan perencanaan kinerja
4 Pemimpin memantau pecampaian kinerja secara berkala (fotocopy nodis, rekapitulasi, laporan realisasi Per-program setisp triwuland dan pemantaua dalam aplikasi)
5 Unit kerja memiliki seluruh dokuumen perencanaan (cover dokumen rncana kerja dan renstra terlampir)
6 Seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil (perjanjian kinerja seluruh Asisten dan Kabag TU TA. 2019
7 Memiliki IKU tang telah diterapkan organisasi
8 Indikator kinerja telah SMART
9 Pelaporan kinerja telah memberikan Informasi Kinenrja
10 Unit kerja berupa meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang kompeten
11 Fotocopy sertifikat kompetensi pegawai

E. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program : 38
Hasil yang diharapkan :

a.    meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan

b.    meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.


Indikator Keberhasilan :

a.    Keterlibatan Pimpinan

Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah satu komponen yang termasuk di dalamnya adalah dokumen perencanaan strategis unit kerja tersebut. Dokumen ini menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan memperhatikan kondisi unit kerja saat ini termasuk sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian, serta ukuran keberhasilan. Agar penjabaran dokumen perencanaan strategis ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan keterlibatan pimpinan instansi.

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi, sebagai berikut:

1)    Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan;

2)    Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja; dan

3)    Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.

b.    Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator di bawah ini:

1)    Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan;

2)    Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;

3)    Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART);

4)    Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;

5)    Pelaporan kinerja telah memmberikan informasi tentang kinerja; dan

6)    Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

c.    Implementasi Aplikasi E-Sakip atau E-Kinerja

Pengelolaan akuntabilitas kinerja mengimplentasikan Aplikasi E-Sakip atau E-Kinerja yang telah disediakan oleh Kejaksaan Agung.


# Kegiatan Tahun 2019 (berdasarkan roadmap) Capaian
1 Public campaigh dilakukan secara berkala, tentang gratifikasi (1) telah membuat banner tentang gratifikaksi (2) membuat laporan pengaduan gratifikasi di Website : Kejati-Kepri@go.id sehingga pelaporan sangan mudah dan cepat apabila ada pelaporan gratifika
2 Unit mengimplemntasi pengendalian gratifikadis (1) membuat SK tentang unit pengendalian gratifikasi, (2)Inovasinya membuat laporan gratifikasi di Website Kejati-Kepri@go.id, sehinhh mudah dan cepat saat pelaporan
3 Unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait
4 Unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminalisir resiko sesuai dengan ditetapka oreganisasi dan juga membuat inovasi lingkungan
5 Melakukan kegiatan pengendalain untuk meminimasir resiko sesuai dengan ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi dengan kegiatan pengendalian
6 Melakukan kegiatan pengendalain untuk meminimasir resiko sesuai dengan ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi dengan kegiatan pengendalian
7 SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
8 Mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat denga ditetapkan organisasi dan membuat inovasi terkait, -menindak lanjuti kegiatan pengaduan masyarakat ke Kejaksaa Tinggi Kepulauan Riau, -SOP laporan pengaduan, -inovasi membuat laporn elektron
9 Seluruh penanganan pengaduan masyarakat ditindak lanjuti unit kerja, membuat SP Klarifikasi/ Inspeksi kasus

F. Penguatan Pelayanan Publik

Program : 39
Hasil yang diharapkan :

a.    meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;

b.    meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan

c.    meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.


Indikator Keberhasilan :

a.    Standar Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1)    Unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan;

2)    Unit kerja telah memaklumatkan standar pelayanan;

3)    Unit kerja telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan; dan

4)    Unit kerja telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

b.    Budaya Pelayanan Prima

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1)    Unit kerja telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;

2)    Unit kerja telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;

3)    Unit kerja telah memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;

 

4)    Unit kerja telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi ; dan

5)    Unit kerja telah melakukan inovasi pelayanan berupa pengembangan Aplikasi Terpadu Satu Pintu (PTSP).

c.    Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1)    Unit kerja telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;

2)    Hasil survey kepuasan masyakat dapat diakses secara terbuka; dan

3)    Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

Pelaksanaan Survey Kepuasan masyarkat melalui Aplikasi E-Survey
# Kegiatan Tahun 2019 (berdasarkan roadmap) Capaian
Tidak ada data