Index RB
MONITORING DAN EVALUASI KT. KEPULAUAN RIAU Tahun 2019

A. Manajemen perubahan

Program : 34
Hasil yang diharapkan :

1.    Meningkatnya komitmen seluruh Unsur pimpinan dan pegawai Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

2.    Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja para pegawai Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau; dan

3.    Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.


Indikator Keberhasilan :

a.    Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim Kerja pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1)    Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan

2)    Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP) yang telah diterapkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

b.    Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1)    Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah disusun;

2)    Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan;

 

3)    Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

c.    Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1)    Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;

2)    Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

3)    Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.

4)    Pengembangan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pembangunan Zona Integritas

5)    Pengembangan Aplikasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas

 

d.    Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1)     Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

2)     Menetapkan Agen Perubahan;

3)     Membangun Budaya kerja dan pola pikir di Kejaksaa Tinggi Kepulauan Riau; dan

4)     Seluruh Pegawai terlibat dalam pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

# Kegiatan Tahun 2019 (berdasarkan roadmap) Capaian
1 Membangun AAA

B. Penataan Tata Laksana

Program : 35
Hasil yang diharapkan :

a.    Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

b.    Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan

c.    Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.


Indikator Keberhasilan :

a.    Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti:

1)    Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis Kejaksaan Republik Indonesia;

2)    Prosedur operasional tetap telah diterapkan; dan

3)    Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.

4)    Pembangunan Aplikasi SOP Manajemen Perkara Pidum

5)    Pembangunan Aplikasi SOP Manajemen Perkara Pidsus

6)    Pembangunan Aplikasi SOP Manajemen Perkara Datun

7)    Pembangunan Aplikasi SOP Manajemen Bank Data Intelijen

8)    Pembangunan Aplikasi SOP Manajemen Pengawasan

b.    E-Office

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, yaitu

1)    Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi berupa pembangunan Aplikasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

2)    Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi berupa pembangunan Aplikasi Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);

3)    Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi berupa pembangunan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);.

c.    Keterbukaan Informasi Publik

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi telah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, seperti:

1)    Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan; dan

 2)    Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.


# Kegiatan Tahun 2019 (berdasarkan roadmap) Capaian
Tidak ada data

C. Penataan Manajemen SDM

Program : 36
Hasil yang diharapkan :

a.    meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

b.    meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

c.    meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

d.    meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan

e.    meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.


Indikator Keberhasilan :

a.    Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1)    Unit kerja telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;

2)    Unit kerja telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya; dan

3)    Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.

 

b.    Pola Mutasi Internal

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

1)    unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal;

2)    unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal; dan

3)    unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.

c.    Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1)    Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge); dan

2)    Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

 

d.    Penetapan Kinerja Individu

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

 

1)    telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;

2)    ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya;

3)    telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; dan

4)    hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.

 

e.    Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Pengukuran

Indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan diantaranya adalah didukung dengan implementasi Aplikasi Monitoring Absensi dan Aplikasi Tunjangan Kinerja dan Uang Makan;

 

f.     Sistem Informasi Kepegawaian

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian beru[a Aplikasi Sistem Informasi manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah dimutakhirkan secara berkala.


# Kegiatan Tahun 2019 (berdasarkan roadmap) Capaian
Tidak ada data

D. Penguatan Pengawasan

Program : 37
Hasil yang diharapkan :

a.    meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;

b.    meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;

c.    meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan

d.     menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.


Indikator Keberhasilan :

a.    Pengendalian Gratifikasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1)    unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi; dan

2)    unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

3)    Pembangunan Aplikasi Pengendalian Gratifikasi

b.    Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1)    unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian;

2)    unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;

3)    unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan

4)    unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.

5)    Pembangunan Aplikasi SPIP

 

c.    Pengaduan Masyarakat

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1)    unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;

2)    unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat;

3)    unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat; dan

4)    unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

5)    Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Laporan Pengaduan Masyarakat (E-LAPDU)

d.    Whistle Blowing System

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1)    unit kerja telah menerapkan whistle blowing system;

2)    unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system; dan

3)    unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system.

4)    Pengembangan dan Implementasi Aplikasi whistle blowing system (WISE)

e.    Penanganan Benturan Kepentingan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

 

1)    Unit kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;

2)    Unit kerja telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan;

3)    Unit kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;

4)    Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan

5)    Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.


# Kegiatan Tahun 2019 (berdasarkan roadmap) Capaian
Tidak ada data

E. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program : 38
Hasil yang diharapkan :

a.    meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan

b.    meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.


Indikator Keberhasilan :

a.    Keterlibatan Pimpinan

Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah satu komponen yang termasuk di dalamnya adalah dokumen perencanaan strategis unit kerja tersebut. Dokumen ini menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan memperhatikan kondisi unit kerja saat ini termasuk sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian, serta ukuran keberhasilan. Agar penjabaran dokumen perencanaan strategis ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan keterlibatan pimpinan instansi.

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi, sebagai berikut:

1)    Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan;

2)    Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja; dan

3)    Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.

b.    Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator di bawah ini:

1)    Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan;

2)    Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;

3)    Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART);

4)    Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;

5)    Pelaporan kinerja telah memmberikan informasi tentang kinerja; dan

6)    Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

c.    Implementasi Aplikasi E-Sakip atau E-Kinerja

Pengelolaan akuntabilitas kinerja mengimplentasikan Aplikasi E-Sakip atau E-Kinerja yang telah disediakan oleh Kejaksaan Agung.


# Kegiatan Tahun 2019 (berdasarkan roadmap) Capaian
Tidak ada data

F. Penguatan Pelayanan Publik

Program : 39
Hasil yang diharapkan :

a.    meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;

b.    meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan

c.    meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.


Indikator Keberhasilan :

a.    Standar Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1)    Unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan;

2)    Unit kerja telah memaklumatkan standar pelayanan;

3)    Unit kerja telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan; dan

4)    Unit kerja telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

b.    Budaya Pelayanan Prima

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1)    Unit kerja telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;

2)    Unit kerja telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;

3)    Unit kerja telah memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;

 

4)    Unit kerja telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi ; dan

5)    Unit kerja telah melakukan inovasi pelayanan berupa pengembangan Aplikasi Terpadu Satu Pintu (PTSP).

c.    Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1)    Unit kerja telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;

2)    Hasil survey kepuasan masyakat dapat diakses secara terbuka; dan

3)    Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

Pelaksanaan Survey Kepuasan masyarkat melalui Aplikasi E-Survey
# Kegiatan Tahun 2019 (berdasarkan roadmap) Capaian
Tidak ada data